Pemohon percobaan modul Artikel 222 Hukum No 7 Tahun 2017 mengenai Penentuan Biasa, memperhitungkan pemberlakuan presidential threshold ataupun ambang batasan penamaan kepala negara melalaikan pedaran suara, alhasil melanggar Hukum Bawah Negeri Republik Indonesia( UUD NRI) Tahun 1945. 2 pemohon dalam Masalah No 101 atau PUU- XXII atau 2024 ini yakni Ketua Administrator Yayasan Jaringan Kerakyatan […]